BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Risiko Gagal Bayar Mengintai 2027
AkalMerdeka.id – BPJS Kesehatan mengungkapkan mengalami defisit sekitar Rp 2 triliun setiap bulan akibat tingginya pembayaran klaim yang melampaui pemasukan iuran peserta. Jika tidak ada intervensi tambahan, kondisi tersebut berpotensi membuat BPJS Kesehatan menghadapi risiko gagal bayar mulai Juli 2027. Di tengah tekanan keuangan itu, DPR meminta pemerintah membenahi data penerima bantuan iuran (PBI) dan mencari sumber pendanaan baru agar layanan kesehatan nasional tetap terjaga.
Direktur BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan rasio klaim saat ini telah mencapai 108,72 persen. Artinya, biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS lebih besar dibanding dana yang masuk dari iuran peserta.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Prihati menjelaskan BPJS Kesehatan setiap hari menangani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan. Aktivitas tersebut menghasilkan kewajiban pembayaran sekitar Rp 500 miliar per hari atau mencapai Rp 16,5 triliun per bulan.
Sementara itu, iuran yang masuk hanya berada di kisaran Rp 14 triliun per bulan. Selisih antara pemasukan dan pengeluaran inilah yang menyebabkan defisit sekitar Rp 2 triliun setiap bulan.
Ancaman Gagal Bayar Mulai Juli 2027
Menurut Prihati, BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dana untuk membayar klaim hingga awal tahun depan. Namun tanpa dukungan kebijakan tambahan, cadangan tersebut berpotensi terus terkuras.
“Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu sekalian,” kata Prihati dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
Kondisi ini mengingatkan pada periode 2018-2020 ketika BPJS Kesehatan sempat menghadapi persoalan defisit. Meski pandemi COVID-19 sempat menekan utilisasi layanan kesehatan, tren klaim kembali meningkat setelah aktivitas pelayanan kesehatan berjalan normal.
Ada Peluang Suntikan Dana Rp 20 Triliun
Di tengah tekanan tersebut, BPJS Kesehatan mengungkap adanya peluang tambahan pendanaan senilai Rp 20 triliun yang sedang difinalisasi pemerintah.
Dana tersebut berasal dari alokasi di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan yang masing-masing mencapai Rp 10 triliun. Pencairannya menunggu penyelesaian regulasi terkait Pengelolaan Aset dan Liabilitas (PP Alma).
Jika bantuan tersebut terealisasi, dana itu dapat digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan dalam tahun berjalan sekaligus menjaga stabilitas pembayaran klaim layanan kesehatan.
DPR Soroti Akurasi Data PBI
Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai persoalan BPJS Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan defisit keuangan. Menurutnya, akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga perlu mendapat perhatian serius.
Irma meminta Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan evaluasi menyeluruh agar bantuan iuran benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Rakyat sudah membayar iuran dan menjalankan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan. Sesuai amanat konstitusi, masyarakat miskin memang menjadi tanggung jawab negara. Karena itu, data penerima PBI harus benar-benar akurat,” ujarnya.
Ia mengkhawatirkan sejumlah warga kurang mampu kehilangan status kepesertaan bantuan akibat persoalan pendataan. Risiko terbesar dirasakan pasien dengan penyakit katastropik yang membutuhkan pengobatan jangka panjang dan biaya tinggi.
Mengapa Defisit BPJS Penting bagi Masyarakat?
Defisit BPJS Kesehatan bukan sekadar persoalan neraca keuangan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi tulang punggung akses layanan kesehatan bagi jutaan warga Indonesia.
Jika tekanan pembiayaan terus berlanjut, pemerintah akan dihadapkan pada beberapa pilihan, mulai dari penambahan subsidi, optimalisasi sumber pendanaan baru, pembenahan data penerima bantuan, hingga peningkatan kepatuhan pembayaran iuran peserta.
Saat ini BPJS Kesehatan juga menunggu kebijakan terkait penghapusan tunggakan peserta. Tercatat sekitar 23 juta peserta masih menunggak dengan nilai mencapai Rp 14 triliun.
Bagi masyarakat, keberhasilan pemerintah menjaga kesehatan keuangan BPJS akan menentukan keberlanjutan akses layanan kesehatan yang selama ini menjadi jaring pengaman utama, terutama bagi kelompok rentan dan pasien dengan kebutuhan pengobatan jangka panjang.
