Indonesia Masuk Daftar Tarif Baru Trump, Apa Dampaknya bagi Ekspor?

AkalMerdeka.id – Indonesia masuk dalam daftar negara yang berpotensi dikenai tarif baru Amerika Serikat (AS) sebesar 10 % berdasarkan proposal yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump membangun kembali rezim tarif setelah kebijakan sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung AS.

Meski belum berlaku dan masih harus melalui proses dengar pendapat publik pada 7 Juli mendatang, masuknya Indonesia dalam daftar tersebut menambah perhatian terhadap prospek ekspor nasional ke pasar Amerika Serikat.

Indonesia Kena Tarif Berapa?

Berdasarkan proposal terbaru USTR, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang akan dikenai tarif tambahan sebesar 10 %.

Tarif tersebut lebih rendah dibanding tarif 12,5 % yang diusulkan untuk China, Jepang, Korea Selatan, dan lebih dari 40 negara lainnya.

Pemerintah AS menyatakan pengelompokan tarif dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan terhadap sekitar 60 perekonomian terkait upaya pencegahan impor barang yang diduga diproduksi menggunakan kerja paksa.

Namun, kebijakan ini belum resmi berlaku karena masih menunggu proses konsultasi publik dan evaluasi lanjutan.

Mengapa Indonesia Masuk dalam Daftar Tarif Baru Trump?

Pemerintahan Trump beralasan bahwa sebagian mitra dagang AS belum melakukan langkah yang dianggap memadai untuk membatasi masuknya barang yang diduga berasal dari praktik kerja paksa dalam rantai pasok global.

USTR menyebut beberapa negara telah menunjukkan upaya tertentu sehingga dikenakan tarif yang lebih rendah dibanding kelompok negara lain.

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi pekerja Amerika dari persaingan yang dianggap tidak setara.

“Kegagalan sebagian besar mitra dagang Amerika Serikat dalam mengatasi isu tenaga kerja tersebut menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global dalam medan persaingan yang tidak setara,” ujar Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

Naskah proposal USTR tidak menyebut Indonesia sebagai pelanggar tertentu, tetapi memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara yang akan dikenai tarif tambahan 10 % apabila aturan disahkan.

Bagaimana Latar Belakang Kebijakan Ini?

Tarif baru Trump muncul setelah Mahkamah Agung AS pada Februari membatalkan kebijakan tarif luas yang sebelumnya diberlakukan menggunakan undang-undang keadaan darurat era 1970-an.

Putusan tersebut memaksa pemerintah AS mencari dasar hukum baru untuk mempertahankan strategi tarifnya.

Sebagai langkah sementara, Washington sempat memberlakukan tarif global 10 % menggunakan dasar hukum berbeda. Namun kebijakan itu hanya dapat berlaku selama 150 hari kecuali mendapat persetujuan Kongres.

Karena itu, pemerintah AS kini berupaya menggunakan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974 sebagai landasan hukum baru untuk menerapkan tarif tambahan secara lebih permanen.

Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Dampak langsung terhadap ekspor Indonesia masih belum dapat dipastikan karena kebijakan belum diberlakukan.

Meski demikian, terdapat beberapa implikasi yang perlu diperhatikan apabila tarif tambahan 10 % benar-benar diterapkan.

• Biaya masuk produk ke pasar AS berpotensi meningkat.
• Daya saing produk Indonesia dapat terpengaruh dibanding negara yang memperoleh perlakuan tarif lebih rendah atau pengecualian.
• Eksportir perlu memantau perubahan aturan perdagangan dan persyaratan rantai pasok yang semakin ketat.
• Ketidakpastian perdagangan dapat memengaruhi keputusan investasi yang berorientasi ekspor.

Besarnya dampak akan bergantung pada cakupan produk yang dikenakan tarif serta respons negara-negara mitra dagang setelah aturan diterapkan.

Ini Bukan Sekadar Soal Tarif

Tarif baru Trump menunjukkan bahwa isu tenaga kerja kini semakin erat dikaitkan dengan kebijakan perdagangan internasional.

Jika sebelumnya tarif lebih banyak digunakan untuk melindungi industri dalam negeri atau menekan defisit perdagangan, kini standar rantai pasok dan praktik ketenagakerjaan menjadi bagian dari instrumen kebijakan dagang.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi sinyal bahwa akses pasar tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas produk. Transparansi rantai pasok, kepatuhan terhadap standar internasional, serta kemampuan memenuhi tuntutan pasar global berpotensi menjadi faktor yang semakin penting dalam menjaga daya saing ekspor.

Dalam jangka pendek, pelaku usaha menghadapi ketidakpastian karena proposal masih dalam tahap pembahasan. Dalam jangka panjang, tren ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dunia bergerak menuju pengawasan yang lebih ketat terhadap asal-usul dan proses produksi barang yang diperdagangkan lintas negara.

Kapan Tarif Baru Akan Berlaku?

Saat ini tarif tambahan tersebut masih berupa usulan.

USTR menjadwalkan dengar pendapat publik pada 7 Juli 2026 sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Artinya, negara-negara yang masuk dalam daftar, termasuk Indonesia, masih memiliki waktu untuk mengikuti perkembangan dan menunggu hasil akhir proses kebijakan tersebut.