Geopolitik Selat Hormuz Paksa APBN Tanggung Beban Subsidi Energi
akalmerdeka.id — Penutupan Selat Hormuz sebagai dampak eskalasi militer di Timur Tengah telah memicu anomali harga minyak dunia yang menembus angka 109,03 dolar AS per barel pada Kamis (02/04/2026).
Kenaikan tajam sebesar 7,78 persen dalam satu hari ini merupakan konsekuensi logis dari terhambatnya 20 persen pasokan minyak global. Indonesia, sebagai net oil importer sejak 2003, kini menghadapi dilema fiskal yang sangat serius antara menjaga stabilitas sosial atau kesehatan anggaran negara.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memberikan peringatan keras mengenai kerentanan struktur energi nasional yang masih didominasi fosil.
“Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada energi berbasis bahan bakar minyak tidak hanya meningkatkan biaya energi nasional, tetapi juga memperbesar kerentanan fiskal saat terjadi guncangan harga global.” tulis analisis INDEF pada 2 April 2026.
Setiap kenaikan satu dolar AS pada harga minyak dunia diproyeksikan memperlebar defisit fiskal hingga 400 juta dolar AS. Namun, pemerintah memilih langkah populis dengan menahan harga BBM subsidi agar tidak terjadi guncangan inflasi yang destruktif bagi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Rasionalitas di Balik Kebijakan Harga Flat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah akan menggunakan instrumen APBN sebagai bantalan untuk menyerap kenaikan harga komoditas global. Keputusan ini diambil untuk menjaga psikologi pasar domestik agar tidak terjadi panic buying menjelang momentum hari raya.
Bahlil memastikan bahwa stok nasional dalam kondisi aman meskipun rantai pasok global sedang mengalami turbulensi hebat di wilayah Teluk.
“Problem kita sekarang bukan di stok, stok tidak ada masalah, sudah ada semuanya. Kita itu sekarang tinggal di harga,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya pada 2 April 2026.
Buffer Devisa dan Diplomasi Middle Power
Indonesia memiliki cadangan devisa sebesar 151,9 miliar dolar AS yang berfungsi sebagai peredam kejut (buffer) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah akibat impor migas. Kekuatan fundamental ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar secara terukur tanpa mengorbankan stabilitas moneter secara drastis.
Akademisi UGM, Dr. Muhammad Edhie Purnawan, menilai posisi Indonesia sebagai middle power dengan surplus perdagangan 69 bulan berturut-turut menjadi modal kredibilitas internasional.
“Cadangan devisa sebesar 151,9 miliar dolar AS berfungsi sebagai bantalan yang cukup kuat untuk menyerap turbulensi pasar.” ungkap Edhie pada 2 April 2026.
Meskipun kebijakan menahan harga bersifat strategis jangka pendek, risiko jangka panjang terhadap belanja produktif seperti infrastruktur dan pendidikan tetap membayangi. Transformasi menuju energi terbarukan menjadi satu-satunya jalan keluar intelektual untuk memutus rantai ketergantungan pada volatilitas pasar minyak dunia. ***
