Analisis Strategi Fiskal Pemerintah Hadapi Risiko Geopolitik Iran-Israel
akalmerdeka.id — Eskalasi militer antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu ketidakpastian harga energi yang memaksa Pemerintah Indonesia merumuskan kalkulasi kebijakan berbasis data untuk memitigasi risiko sistemik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengidentifikasi Selat Hormuz sebagai titik kritis (choke point) distribusi energi global yang berpotensi mengganggu 20 persen pasokan minyak dunia termasuk kontrak impor Indonesia.
Pemerintah menempatkan stabilitas pasokan sebagai prioritas utama mengingat fluktuasi harga minyak mentah Brent yang kini tertahan di level psikologis USD 100 per barel atau setara Rp1.690.000 per barel.
“Kita belum tahu perang ini lama atau pendek. Yang mengkhawatirkan tentu penutupan Selat Hormuz, di mana 20 persen kebutuhan minyak Indonesia juga berkontrak dengan Saudi,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).
Skenario Fiskal dan Defisit APBN 2026
Berdasarkan analisis sensitivitas ekonomi, pemerintah membedah tiga skenario utama untuk mengukur daya tahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika konflik bersenjata tersebut berlarut hingga sepuluh bulan ke depan.
Skenario paling pesimistis memproyeksikan defisit anggaran dapat membengkak hingga 4,06 persen apabila harga minyak mencapai USD 115 per barel dengan asumsi nilai tukar rupiah terdepresiasi ke angka Rp17.500 per dolar AS.
Kenaikan harga BBM di dalam negeri dipandang sebagai konsekuensi logis dari dinamika pasar internasional, namun pemerintah berupaya memperlebar diversifikasi pasokan dari produsen non-Timur Tengah seperti Amerika Serikat.
“Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga 115 dolar AS per barel, kurs rupiah kita Rp17.500, defisitnya 4,06 persen,” ungkap Airlangga saat memaparkan data dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo.
Efisiensi Konsumsi Melalui Kebijakan WFH Adaptif
Sebagai langkah mitigasi operasional, pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) adaptif sebanyak satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara yang akan diimplementasikan pasca-libur Lebaran.
Kebijakan ini bukan sekadar pengaturan pola kerja, melainkan instrumen efisiensi konsumsi BBM nasional untuk menjaga cadangan energi domestik yang saat ini dilaporkan berada pada level ketahanan 20 hari.
Airlangga menekankan bahwa penerapan WFH akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan volatilitas harga minyak dunia serta dinamika ruang udara di kawasan Timur Tengah yang terdampak.
“Perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” jelas Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/3/2026).
Langkah pelengkap lainnya mencakup penguatan kebijakan biodiesel B50 dan penghematan belanja kementerian sebagai bantalan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi energi global.
Hingga 28 Maret 2026, koordinasi lintas kementerian terus diintensifkan guna memastikan kebijakan transmisi energi hijau dan efisiensi anggaran berjalan selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional.***
