Gugatan Eksploitasi Algoritma: Menguji Tanggung Jawab Meta dan YouTube
akalmerdeka.id — Persidangan di Pengadilan Tinggi Los Angeles kini menjadi medan uji intelektual mengenai batasan tanggung jawab hukum perusahaan teknologi atas dampak neurologis dari desain algoritma mereka.
Meta Platforms Inc. dan YouTube (Alphabet Inc.) menghadapi gugatan dari Kaley G.M., yang mengklaim telah mengalami kecanduan media sosial sejak usia dini akibat rekayasa fitur platform. Perkara ini menyoroti apakah perusahaan secara sengaja merancang “mesin kecanduan” bagi anak-anak.
Fokus persidangan bukan terletak pada konten yang dikonsumsi, melainkan pada arsitektur perangkat lunak yang memicu perilaku repetitif pengguna. Hingga awal 2026, tercatat lebih dari 2.300 gugatan serupa telah diajukan oleh berbagai entitas di Amerika Serikat.
Argumen Desain Sengaja vs Faktor Psikologis Personal
Kuasa hukum penggugat menekankan bahwa platform ini dibangun dengan prinsip yang menyerupai industri tembakau, yakni menciptakan ketergantungan jangka panjang demi stabilitas pendapatan bisnis. Mark Lanier, pengacara utama, menyampaikan argumen tajam di hadapan juri.
“Perusahaan-perusahaan ini membangun mesin yang dirancang untuk membuat otak anak-anak kecanduan, dan mereka melakukannya dengan sengaja,” ujar Mark Lanier dalam sidang pada 9 Februari 2026.
Sebaliknya, pihak Meta melalui pengacara Paul Schmidt meminta juri mempertimbangkan variabel latar belakang pribadi penggugat yang kompleks. Schmidt menunjuk catatan medis yang menunjukkan adanya trauma domestik sebagai faktor dominan dalam kondisi kesehatan mental penggugat.
Implikasi Putusan Denda USD 375 Juta dan Kebijakan Publik
Tekanan yuridis terhadap Meta mencapai puncaknya ketika juri di New Mexico pada 24 Maret 2026 memerintahkan pembayaran denda perdata sebesar USD 375 juta atau sekitar Rp6 triliun. Putusan ini didasarkan pada temuan bahwa perusahaan secara sadar menyembunyikan risiko eksploitasi anak.
Jaksa Agung New Mexico, Raúl Torrez, menegaskan bahwa putusan ini merupakan kemenangan bagi keluarga yang membayar harga atas prioritas laba Meta. Di sisi lain, YouTube membantah klaim kecanduan dengan argumen bahwa platform mereka bukan merupakan kategori media sosial konvensional.
Secara paralel, Indonesia merespons isu ini melalui regulasi teknis dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Aturan yang mulai berlaku 28 Maret 2026 ini mewajibkan platform untuk menonaktifkan akun pengguna di bawah usia 16 tahun.
Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyatakan bahwa batasan usia ini didasarkan pada diskusi panjang dengan psikolog anak. Langkah regulatif ini menunjukkan pergeseran global menuju pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional perusahaan teknologi raksasa di pasar domestik. ***
