Impor Mobil India Agrinas Berpotensi Gerus PDB Hingga Rp39 Triliun

akalmerdeka.id — Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara melakukan impor mobil sebanyak 105.000 unit dari India menuai kritik tajam karena dinilai kontradiktif dengan upaya penguatan ekonomi domestik. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, memperingatkan bahwa penggunaan APBN untuk produk luar negeri di tengah ambisi swasembada ekonomi merupakan langkah yang tidak selaras dengan visi strategis presiden.

Berdasarkan data riset Celios, kebijakan impor ini diprediksi akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap makroekonomi Indonesia. Potensi kerugian Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai Rp39,29 triliun, disertai dengan penurunan pendapatan masyarakat yang menyentuh angka Rp39 triliun akibat hilangnya nilai tambah di rantai pasok lokal.

Efisiensi Semu dan Risiko Purnajual

Said Abdullah menengarai bahwa keputusan Agrinas memilih produk India didasari oleh mengejar harga beli yang lebih rendah di atas kertas. Namun, ia mempertanyakan validitas efisiensi tersebut jika menghitung variabel jangka panjang seperti ketersediaan suku cadang dan jangkauan bengkel resmi di Indonesia.

“Bisa jadi penawaran harga beli dari India lebih murah, tetapi apakah sudah dipikirkan after sale-nya, bagaimana suku cadangnya, ketersediaan dan jangkauan bengkelnya?” ujar Said pada Selasa (24/2/2026). Ia menilai tanpa layanan purnajual yang kuat, biaya operasional kendaraan tersebut justru akan membengkak di masa depan.

Dampak Terhadap Sektor Manufaktur

Kritik juga mengarah pada kegagalan BUMN dalam menyerap potensi industri manufaktur nasional yang sedang berjuang tumbuh. Said menekankan bahwa volume 105.000 unit hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional dalam setahun, yang jika dialihkan ke dalam negeri, mampu menyerap tenaga kerja secara masif.

“Rencana Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menandakan belum sepenuhnya memahami cara berpikir presiden,” tegas Said. Menurutnya, BUMN seharusnya menjadi lokomotif penggerak industri hulu hingga hilir, bukan justru membelanjakan anggaran negara untuk memperkuat industri negara lain.***