Analisis Bharat Bandh: Benturan Reformasi Ketenagakerjaan dan Kedaulatan Agraria

akalmerdeka.id — Eskalasi ketegangan antara pemerintah India dan kelas pekerja mencapai puncaknya pada 12 Februari 2026 melalui aksi mogok nasional “Bharat Bandh” yang melibatkan 300 juta partisipan. Gerakan ini dipicu oleh dua isu fundamental: implementasi 4 Kode Tenaga Kerja 2025 dan perjanjian perdagangan bebas interim dengan Amerika Serikat yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi domestik.

Secara teknis, serikat buruh menyoroti kebijakan hire and fire yang semakin dipermudah dalam aturan baru, yang dianggap melemahkan posisi tawar pekerja. Di sisi lain, para petani yang tergabung dalam Samyukt Kisan Morcha (SKM) memandang masuknya produk pertanian AS sebagai ancaman eksistensial bagi kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani lokal.

“Ini adalah perlawanan terhadap kebijakan pro-korporasi yang sistematis,” ujar Amarjeet Kaur, Sekretaris Jenderal AITUC pada 12 Februari 2026. Ia menekankan bahwa partisipasi massal di 600 distrik mencerminkan kegelisahan mendalam pekerja atas hilangnya proteksi hukum yang telah berlaku selama puluhan tahun melalui 29 undang-undang lama.

Polarisasi Kebijakan Publik

Menteri Perdagangan dan Industri, Piyush Goyal, memberikan pembelaan bahwa reformasi ini adalah langkah modernisasi ekonomi. “Kami telah memastikan sektor sensitif seperti susu, biji-bijian, dan sayuran tetap terlindungi dari impor AS,” tegas Goyal pada 11 Februari 2026 melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.

Namun, narasi pemerintah tersebut ditolak mentah-mentah oleh kelompok kepentingan lainnya. Hannan Mollah dari SKM pada 11 Februari 2026 secara terbuka menyebut kesepakatan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap petani. Di sisi lain, Presiden NFITU West Bengal, Bumba Mukherjee, justru menentang pemogokan dan menyebut reformasi sebagai langkah modernisasi yang diperlukan agar ekonomi tetap kompetitif.

Dampak ekonomi dari aksi ini bersifat masif di sektor industri pertambangan Jharkhand dan manufaktur otomotif Tamil Nadu. Kelumpuhan logistik akibat berhentinya layanan bus negara memperparah gangguan rantai pasok nasional, meski layanan esensial seperti rumah sakit tetap beroperasi sesuai komitmen serikat pekerja. *