Sekolah Jadi Arena Kerja Ideologi Asing yang Tak Disadari

akalmerdeka.id — Ideologi asing dalam pendidikan tidak selalu hadir sebagai doktrin politik eksplisit. Ia bekerja melalui kurikulum, bahasa pengetahuan, serta definisi tentang rasionalitas dan kemajuan yang diterima sebagai kebenaran umum di sekolah.

Kajian pendidikan kritis menempatkan sekolah sebagai arena strategis pembentukan kesadaran. Proses ini berlangsung sistematis, berulang, dan diterima sebagai rutinitas harian, sehingga jarang dipersoalkan secara publik.

Dalam kerangka teori hegemoni, dominasi tidak bertumpu pada paksaan. Antonio Gramsci menjelaskan bahwa ideologi bekerja paling efektif ketika nilai tertentu diterima sebagai akal sehat bersama.

Pendekatan ini diperluas oleh Louis Althusser, yang menyebut sekolah sebagai aparatus ideologis negara. Melalui pendidikan, kesadaran warga dibentuk sejak dini, bahkan sebelum individu memiliki akses pada ruang politik.

Akar Historis di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pola ini memiliki akar kolonial. Sekolah pada masa Hindia Belanda disusun untuk menghasilkan tenaga terdidik yang fungsional bagi administrasi kolonial, bukan subjek berpikir merdeka.

Peran Snouck Hurgronje penting dalam desain tersebut. Ia mendorong pembatasan Islam pada ranah ritual dan menyingkirkan nilai budaya lokal dari pendidikan formal, sembari menempatkan ilmu Barat sebagai standar tunggal rasionalitas.

Struktur pemisahan antara ilmu, etika, dan spiritualitas lokal ini membekas panjang. Pasca-kemerdekaan, pola tersebut tidak sepenuhnya dibongkar, melainkan beradaptasi dalam sistem pendidikan modern.

Universalisme dan Reduksi Manusia

Di era global, ideologi asing tampil sebagai universalisme pengetahuan. Henry A. Giroux menegaskan bahwa klaim netralitas pendidikan justru menutupi relasi kuasa. Pengetahuan lokal tersingkir ketika satu kerangka dianggap berlaku universal.

Orientasi pendidikan kemudian diarahkan pada daya saing ekonomi global. Paulo Freire mengkritik pendidikan yang mereduksi manusia menjadi alat produksi dan mengikis kesadaran kritis.

Para peneliti menilai, persoalan utama bukan keterbukaan terhadap dunia global, melainkan absennya mekanisme kritis dalam menyaring nilai. Tanpa itu, pendidikan berisiko kehilangan pijakan historis dan kedaulatan berpikir.***