AkalMerdeka.id - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (21/9/2026). Pelantikan tersebut mencakup 12 pejabat pimpinan tinggi pratama Kemenkeu dan dua pejabat pada Sekretariat KSSK.
Pengangkatan para
pejabat Kemenkeu tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026, Nomor 218 Tahun 2026, dan Nomor 219 Tahun 2026. Suahasil menyebut pelantikan merupakan bagian dari penyempurnaan penempatan pejabat di lingkungan Kemenkeu yang mencakup promosi dan mutasi.
Daftar 14 Pejabat Kemenkeu yang Dilantik
Pejabat yang dilantik mengisi sejumlah posisi strategis, mulai dari Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dua pejabat lainnya ditempatkan pada Sekretariat KSSK.
- Herman Saheruddin — Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- Ayu Sukorini — Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- Teddy Suhartadi Permadi — Sekretaris Pengadilan Pajak.
- Bismar Fahlerie — Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
- Panca Putra Jaya — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
- Evy Mulyani — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Agus Amiwijaya — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
- Estty Purwadiani Hidayatie — Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
- Adhang Noegroho Adhi — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku.
- Galih Elham Setiawan — Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Agung Krisdiyanto — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
- Sekti Widihartanto — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ihsan Priyawibawa — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara.
- Ani Natalia — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Komposisi tersebut menunjukkan pengisian jabatan mencakup unit yang berhubungan langsung dengan penerimaan negara, pengawasan kepabeanan, pengelolaan kas negara, kekayaan negara, serta koordinasi stabilitas sistem keuangan.
Pesan Suahasil kepada Pejabat Kemenkeu
Dalam arahannya, Suahasil meminta pejabat Direktorat Jenderal Pajak mampu membaca perkembangan ekonomi dan perilaku wajib pajak. Kemampuan tersebut diperlukan agar kebijakan dan keputusan perpajakan dapat disusun sesuai perkembangan ekonomi sekaligus mendukung penerimaan negara.
"Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan," kata Suahasil dalam acara pelantikan di kantor Kemenkeu, Jakarta.
Untuk pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Suahasil meminta pengawasan diperkuat dengan pendekatan berbasis risiko. Jajarannya juga diminta mampu membaca pola pelanggaran sehingga aktivitas ilegal dapat ditekan sejak dini.
Selain menjalankan fungsi penerimaan, Bea dan Cukai juga diminta tetap menjalankan fungsi pembinaan terhadap kegiatan usaha masyarakat, terutama pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Pendekatan tersebut menempatkan pengawasan dan pembinaan usaha sebagai bagian dari tugas yang harus berjalan bersamaan.
Sementara bagi pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Suahasil meminta APBN dipandang sebagai instrumen yang turut menggerakkan perekonomian. Pengelolaan kas negara juga harus dilakukan secara presisi agar belanja pemerintah dapat hadir pada waktu yang tepat.
"Pengelolaan kas harus semakin presisi agar belanja negara hadir pada waktu yang tepat, menjaga momentum ekonomi dan tetap menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Suahasil.
Sekretariat KSSK Diminta Perkuat Koordinasi
Dua pejabat yang dilantik untuk Sekretariat KSSK juga mendapat arahan khusus. Suahasil meminta sekretariat tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Koordinasi tersebut berkaitan dengan pemantauan kondisi ekonomi, pembacaan risiko, pertukaran informasi, serta penyusunan peringatan dini. Dalam sejumlah rapat terakhir, Danantara juga mulai diikutsertakan dalam koordinasi yang berkaitan dengan KSSK.
Pelantikan 14 pejabat tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan pengisian jabatan di lingkungan Kemenkeu setelah proses promosi dan mutasi. Para pejabat yang dilantik selanjutnya menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing di unit kerja Kemenkeu dan Sekretariat KSSK.
