Paradoks Kemitraan Bakom: Klaim Qodari Picu Resistensi Media Baru
akalmerdeka.id — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari memicu perdebatan publik setelah mengklaim telah menggandeng puluhan media baru sebagai mitra strategis pemerintah.
Klaim sepihak tersebut memicu gelombang resistensi dari sejumlah entitas media digital yang menolak narasi kemitraan formal karena dinilai mengancam independensi redaksional mereka.
Pernyataan Qodari pada Rabu, 6 Mei 2026, menyebut bahwa kolaborasi ini bertujuan mengoptimalkan ekosistem digital guna menjangkau ratusan juta pengikut di berbagai platform media sosial.
Bakom menggunakan basis data jangkauan kolektif yang mencapai miliaran tayangan per bulan sebagai argumen rasional di balik upaya merangkul kelompok yang disebut sebagai homeless media.
Namun, langkah ini justru membuka celah kritik mengenai upaya kontrol informasi dan potensi intervensi negara terhadap saluran komunikasi publik yang bersifat non-konvensional.
Qodari berpendapat bahwa merangkul media baru lebih efektif untuk memberikan masukan dan meningkatkan standar kualitas konten ketimbang membiarkan mereka beroperasi di luar radar pemerintah.
Meski demikian, sejumlah media yang masuk dalam daftar tersebut secara tegas menyatakan tidak pernah memberikan komitmen atau menandatangani kesepakatan kemitraan apa pun dengan Bakom.
“Tidak benar bahwa Big Alpha direkrut oleh Bakom untuk menjadi mitra dalam menyampaikan atau menjalankan program-program pemerintah,” tulis pernyataan resmi akun @BigAlphaID.
Inkonsistensi data ini menunjukkan adanya kegagalan verifikasi antara dokumen yang diterima Bakom dari forum kolektif dengan realitas di tingkat manajemen masing-masing entitas media.
Fenomena ini mencerminkan pertarungan legitimasi antara negara yang ingin mengelola narasi publik dan media baru yang berusaha mempertahankan model operasi organik mereka.
Para akademisi mengingatkan bahwa pola kemitraan antara pemerintah dan media seringkali memiliki motif terselubung untuk menyebarkan agenda politik secara positif melalui jalur informal.
Dinamika ini mencapai puncaknya ketika salah satu anggota forum, NKTSHI, memutuskan untuk keluar dari organisasi kolektif sebagai bentuk protes atas pencatutan nama mereka.
Bakom kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa langkah ini murni untuk edukasi publik, bukan sekadar instrumen propaganda baru di tengah cairnya regulasi media digital. ***
