Paradoks Energi Filipina: Analisis di Balik Deklarasi Darurat Executive Order 110

akalmerdeka.id — Keputusan Presiden Ferdinand Marcos Jr menetapkan “State of National Energy Emergency” melalui Executive Order No. 110 pada 24 Maret 2026 mengungkap rapuhnya kedaulatan energi Filipina.

Langkah hukum ini diambil sebagai respons atas ancaman kelangkaan pasokan akibat konflik Iran-Israel yang memicu disrupsi rantai pasok global. Kebijakan darurat ini akan berlaku selama satu tahun kalender guna memberikan mandat penuh kepada pemerintah dalam mengelola cadangan yang kian menipis.

“An imminent danger of a critically low energy supply,” tulis Presiden Marcos Jr dalam dokumen kebijakan yang ditandatangani di Manila, 24 Maret 2026.

Kegagalan Struktural dan Ketergantungan Impor

Secara analitis, Filipina menghadapi paradoks energi di mana 62,5 persen produksi listrik bergantung pada batubara, namun 80 persen pasokannya harus diimpor. Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan 98 persen pada minyak impor, yang menjadikan ekonomi domestik sangat rentan terhadap volatilitas harga internasional.

Data per 20 Maret 2026 menunjukkan cadangan minyak nasional menyusut menjadi 45 hari, sebuah penurunan signifikan dari rata-rata 55-57 hari sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan ketidakmampuan infrastruktur penyimpanan domestik dalam meredam guncangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Dampak Sosio-Ekonomi dan Tekanan Inflasi

Kenaikan harga diesel yang melonjak lebih dari dua kali lipat sejak akhir Februari 2026 telah menciptakan efek domino pada sektor transportasi dan logistik. Pendapatan harian sopir jeepney yang merosot hingga 80 persen memicu resistensi kolektif melalui aksi mogok nasional “No to Oil Price Hike Coalition”.

Pemerintah kini terjepit di antara tuntutan penghapusan pajak bahan bakar dan kebutuhan untuk mengamankan pasokan melalui negosiasi dengan mitra non-tradisional seperti Rusia dan China. Efektivitas diplomasi energi ini akan menjadi ujian rasionalitas bagi administrasi Marcos dalam menjaga stabilitas tarif listrik yang diproyeksikan naik 16 persen.

Transisi menuju kemandirian energi menjadi mutlak jika Filipina ingin keluar dari siklus krisis sistemik ini. Tanpa diversifikasi sumber daya domestik yang progresif, status darurat ini berisiko hanya menjadi solusi sementara atas masalah struktural yang mendalam. ***