Inggris Sanksi Israel, Konsulat di Yerusalem Ditutup 30 Hari
AkalMerdeka.id – Inggris sanksi Israel terkait permukiman di Tepi Barat yang diduduki, tetapi kebijakan tersebut langsung dibalas dengan keputusan Israel menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur dalam waktu 30 hari. Eskalasi ini juga disertai pencabutan status diplomatik sejumlah diplomat Inggris dan pengusiran pejabat Inggris yang terlibat dalam misi koordinasi Gaza.
Keputusan Israel diumumkan sehari setelah Inggris bersama Prancis dan Kanada menyatakan akan melarang impor barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat. Langkah tersebut menjadi bagian dari tekanan terhadap kebijakan pembangunan permukiman yang dinilai mengancam peluang pembentukan negara Palestina melalui solusi dua negara.
Inggris Sanksi Israel dan Dibalas Penutupan Konsulat
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengumumkan keputusan untuk menutup konsulat Inggris di Yerusalem sebagai respons terhadap kebijakan London. Berdasarkan keterangan dua pejabat Israel dan dua sumber yang dikutip Reuters, diplomat Inggris yang bertugas di konsulat tersebut akan kehilangan status diplomatik dalam 30 hari.
Sejumlah pejabat Inggris lainnya juga diperintahkan meninggalkan Israel. Pejabat Inggris yang ditugaskan dalam misi koordinasi Gaza yang dipimpin Amerika Serikat diberi waktu tujuh hari untuk pergi, sementara diplomat Inggris yang berbasis di Ramallah juga menghadapi batas waktu yang sama.
Israel turut melarang masuk 12 warga Inggris, termasuk sejumlah anggota parlemen seperti Jeremy Corbyn, Diane Abbott, Zarah Sultana, Naz Shah, John McDonnell dan Richard Burgon. Saar menyebut pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengenai situasi di Tepi Barat sebagai kebohongan yang keterlaluan.
Israel juga menghentikan pelatihan yang diberikan Inggris kepada pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tidak hanya berdampak pada perdagangan, tetapi mulai merembet ke kerja sama diplomatik dan keamanan.
London Tetap Pertahankan Kebijakan terhadap Permukiman
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan pemerintahnya tidak akan mengubah kebijakan tersebut meski hubungan dengan Israel memburuk. “Inggris akan terus bertindak untuk mendukung nilai-nilai kami,” katanya, seraya menegaskan kebijakan itu ditujukan untuk mendukung solusi dua negara dan perdamaian antara Israel serta Palestina, bukan terhadap masyarakat Israel.
Inggris juga menyiapkan sanksi terhadap perusahaan maupun individu yang menyediakan pembiayaan, konstruksi dan layanan properti untuk permukiman Israel di Tepi Barat. Promosi atau iklan tanah dan properti di permukiman tersebut di Inggris juga akan dilarang.
Ed Miliband mengatakan kebijakan permukiman Israel dan kekerasan terhadap warga Palestina membutuhkan respons yang lebih kuat. Dalam pernyataannya kepada parlemen, ia mengatakan pemerintah Inggris sepakat bahwa terdapat pembersihan etnis terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi Barat yang dilakukan oleh teroris pemukim.
Miliband juga menyoroti rencana pembangunan di kawasan E1 yang menurutnya dapat membuat solusi dua negara tidak lagi layak. Ia menyebut persetujuan pembangunan permukiman selama empat tahun terakhir pemerintahan Benjamin Netanyahu telah melampaui jumlah yang disetujui dalam dua dekade sebelumnya.
Aturan larangan impor dari permukiman diperkirakan membutuhkan waktu hingga sembilan bulan untuk diterapkan. Namun, sanksi terhadap pemukim yang dianggap mendukung atau menghasut kekerasan akan diberlakukan segera.
Amerika Serikat Tidak Ikut Sanksi
Langkah Inggris, Prancis dan Kanada tidak diikuti Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington tidak ingin mengambil tindakan yang dapat mengganggu stabilitas Tepi Barat, sementara Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee menyebut kebijakan Inggris tidak rasional dan diskriminatif terhadap pemerintah Israel serta warga Yahudi.
Di Inggris sendiri, kebijakan tersebut mendapat kritik dari kelompok oposisi dan sejumlah organisasi Yahudi. Namun, kelompok Yachad menilai kebijakan itu bukan tindakan anti-Israel maupun antisemitisme.
Perselisihan diplomatik ini terjadi ketika Israel juga menghadapi pemilu yang akan berlangsung bulan depan. Pemerintah Israel disebut akan membahas kemungkinan tindakan lanjutan terhadap negara-negara lain yang ikut mendukung atau menerapkan sanksi terhadap permukiman di Tepi Barat.
