Cuma Pensiun Rp 900 Ribu, Suwarno Malah Masuk Desil 10 dan Kehilangan Bansos

Yogyakarta, AkalMerdeka.id – Desil 10 membuat Suwarno, warga Jogoyudan, Kota Yogyakarta, kehilangan bantuan sosial yang sebelumnya membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Di usia 70 tahun, mantan pustakawan UII yang hidup seorang diri itu hanya mengandalkan uang pensiun sekitar Rp 900 ribu per bulan, tetapi namanya tercatat dalam kategori kesejahteraan tertinggi sehingga PKH dan bantuan sembako berhenti sejak April 2025.

Suwarno menceritakan persoalan tersebut dalam forum pertemuan yang diinisiasi DPRD Kota Yogyakarta pada Kamis (27/8/2026) sore. Ia mengaku baru mengetahui status Desil 10 setelah berusaha mencari penjelasan mengenai bantuan yang tiba-tiba tidak lagi diterimanya.

Desil 10 Bikin Suwarno Kehilangan Bantuan

Sebelum bantuan dihentikan, Suwarno masih menerima PKH dan bantuan sembako selama Januari hingga Maret 2025. Memasuki April, bantuan tersebut tidak lagi diterima tanpa penjelasan yang menurutnya jelas.

“Tahun 2025 dari Januari sampai Maret saya masih dapat PKH dan bantuan sembako. Tapi begitu masuk April, Mei, Juni, sudah tidak ada ceritanya. Tiba-tiba di-cut begitu saja tanpa ada penjelasan apapun,” ungkap Suwarno.

Ia kemudian mendatangi kantor kelurahan hingga kemantren untuk mencari tahu penyebab penghentian tersebut. Dari proses itulah Suwarno mendapat informasi bahwa dirinya kini tercatat dalam Desil 10.

Status tersebut membuat Suwarno mempertanyakan dasar penilaiannya. Sebab, kondisi ekonominya tidak berubah menjadi lebih baik dan ia tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan uang pensiun yang terbatas.

“Saya tanya, data dari mana kok bisa ketemu desil 10? Waktu Januari sampai Maret 2025 desil saya berapa kok bisa dapat bantuan? Petugasnya cuma bilang tidak punya wewenang menjawab. Wah, ya benar, kamu cuma disetir sama sistem, saya bilang begitu,” kenangnya.

Hidup Sendiri dengan Pensiun Rp 900 Ribu

Suwarno pensiun sebagai pustakawan UII sejak 2011. Sejak istrinya meninggal pada 2010, ia menjalani kehidupan seorang diri dengan mengandalkan uang pensiun sekitar Rp 900 ribu setiap bulan.

Kondisi rumah dan barang-barang yang dimilikinya juga menjadi bagian dari pendataan. Suwarno mengatakan dirinya telah mengisi formulir berdasarkan keadaan sebenarnya ketika diminta kembali memberikan informasi mengenai kondisi rumah tangga.

Ia menyebut rumahnya sederhana dan penggunaan listrik hanya sekitar 900 watt. Tagihan listrik bulanannya pun tidak lebih dari Rp 28 ribu karena pemakaian listrik sangat dihemat.

“Saya dikirimi blangko, saya isi sesuai fakta. Kloset ya kloset jongkok. Elektronik seperti kulkas itu barang rusak yang sekarang cuma dipakai tempat piring. TV juga pemberian anak. Rumah tidak ada barang mewah. Lah, wong penghasilan cuma Rp 900 ribu per bulan, untuk makan sehari-hari saja pas-pasan,” kata Suwarno.

Bagi Suwarno, persoalannya bukan sekadar status Desil 10 di dalam data. Ia mempertanyakan apakah kondisi nyata warga, termasuk kemampuan ekonomi dan keadaan rumah, sudah tercermin secara tepat dalam proses pendataan.

Kondisi Lansia dan Disabilitas Ikut Dipertanyakan

Suwarno juga mempertanyakan bagaimana kondisi dirinya sebagai lansia dan penyandang disabilitas diperhitungkan dalam pendataan kesejahteraan. Ia mengatakan petugas sempat datang ke rumahnya dua kali untuk melakukan pendataan terkait kondisi disabilitas.

Namun, kunjungan tersebut belum membuatnya mendapatkan kejelasan mengenai status bantuan sosialnya. Ia berharap penilaian dilakukan berdasarkan kondisi nyata yang dapat diperiksa langsung.

“Kalau melihat pertanyaan dan kenyataannya, tidak pernah ada survei langsung. Tiba-tiba saja di-cut. Saya ini jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Monggo silakan mau dinilai berapa, tapi tolong pendataan itu sesuai fakta di lapangan,” terangnya.

Permintaan tersebut menjadi penting bagi Suwarno karena perubahan status dalam data kesejahteraan dapat berpengaruh terhadap akses warga terhadap program bantuan pemerintah. Dalam kasusnya, perubahan tersebut diikuti dengan berhentinya PKH dan bantuan sembako yang sebelumnya ia terima.

Lebih dari 40 Warga Adukan Perubahan Desil

Persoalan yang dialami Suwarno ternyata juga disampaikan warga lain kepada DPRD Kota Yogyakarta. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi, mengatakan telah menerima lebih dari 40 aduan terkait perubahan status Desil dalam pendataan kesejahteraan.

Menurut Solihul, sejumlah warga mengalami perubahan tingkat kesejahteraan secara drastis, meski kondisi kehidupan mereka dinilai tidak mengalami perubahan yang sebanding.

“Ya sudah kumpul saja, saya sowan untuk mendengarkan secara langsung. Ternyata faktanya banyak pendataan ini yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tidak melihat latar belakang dari barang-barang yang kemudian dicatat sebagai barang yang dikategorikan atas nama yang bersangkutan,” ujar Solihul.

Ia mencontohkan persoalan barang elektronik dan perabot rumah tangga yang masuk dalam penilaian. Menurut keterangan warga yang diterimanya, sejumlah barang tersebut bukan dibeli menggunakan penghasilan mereka, melainkan merupakan pemberian, hadiah doorprize, atau barang bekas dari kerabat maupun majikan.

Begitu pula dengan kondisi rumah. Solihul mengatakan rumah yang memiliki lantai keramik dapat dianggap sebagai indikator kondisi ekonomi yang lebih baik, meskipun rumah tersebut bisa dihuni oleh beberapa keluarga sekaligus.

“Jadi bukan karena pembeliannya secara pribadi, begitu. Nah, termasuk juga melihat kondisi rumah. Rumahnya pakai keramik, kemudian dianggap sudah layak. Padahal, rumahnya dihuni lima keluarga, ngindung barang-barang. Tapi, hal-hal seperti itu sama sekali tidak diperhatikan,” keluhnya.

Aduan tersebut membuat persoalan Desil di Kota Yogyakarta tidak lagi hanya berkaitan dengan pengalaman Suwarno. DPRD kini menerima puluhan laporan warga yang mempertanyakan perubahan status kesejahteraan, sementara Suwarno sendiri masih meminta agar kondisi ekonomi, tempat tinggal, usia, dan keadaan disabilitasnya dinilai sesuai fakta di lapangan.