Menteri Pendidikan India Mundur usai Skandal Kebocoran Soal Ujian, Modi Siapkan Reformasi Nasional

AkalMerdeka.id – Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mengundurkan diri di tengah gelombang protes nasional akibat skandal kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi kedokteran (National Eligibility Entrance Test/NEET). Di saat yang sama, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan serangkaian langkah reformasi, mulai dari pembentukan gugus tugas, pengadilan khusus (fast-track courts), hingga penyusunan undang-undang baru untuk memperketat pengawasan sistem ujian nasional.

Pengunduran diri Dharmendra Pradhan terjadi setelah aksi demonstrasi yang berlangsung selama beberapa pekan dan dimotori kalangan pelajar, aktivis, serta kelompok politik satir Cockroach Janta Party (CJP). Pemerintah menyatakan reformasi dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan di India.

Gelombang Protes Berujung Pengunduran Diri Menteri

Menurut laporan Hindustan Times, Dharmendra Pradhan resmi mengundurkan diri setelah tekanan publik terus meningkat menyusul terungkapnya kebocoran soal ujian NEET.

Pada awal pekan, pendiri Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, menegaskan demonstrasi akan terus digelar hingga Menteri Pendidikan meletakkan jabatannya.

Dalam sejumlah aksi unjuk rasa, bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan tidak dapat dihindari. The Times of India melaporkan sekitar 130 anggota kepolisian dan 65 pengunjuk rasa mengalami luka-luka.

Hindustan Times juga melaporkan polisi menembakkan gas air mata setelah sebagian massa diduga merusak pos polisi di kawasan Tolstoy Marg, New Delhi.

Modi Umumkan Reformasi Sistem Ujian Nasional

Sehari setelah pengunduran diri Dharmendra Pradhan, Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan respons resmi pemerintah terhadap krisis tersebut.

Modi mengumumkan pembentukan gugus tugas reformasi sistem ujian nasional sekaligus pengadilan cepat untuk mempercepat penanganan perkara kebocoran soal.

“Sistem ujian kita harus dapat dipercaya, harus transparan, dan sistem tersebut harus memanfaatkan teknologi secara maksimal,” kata Modi dalam pernyataan yang diunggah melalui Instagram, seperti dikutip Reuters, Senin (27/7/2026).

Pemerintah juga berencana mengajukan undang-undang baru ke parlemen guna memperketat pengawasan serta meningkatkan sanksi terhadap pelaku kebocoran soal ujian.

Nandan Nilekani Pimpin Panel Reformasi

Untuk memperbaiki tata kelola ujian nasional, pemerintah menunjuk pengusaha teknologi Nandan Nilekani sebagai ketua panel reformasi.

Nilekani dikenal sebagai arsitek sistem identitas digital Aadhaar sekaligus salah satu pendiri perusahaan perangkat lunak Infosys. Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi dapat memperkuat integritas penyelenggaraan ujian dan mengurangi peluang terjadinya kebocoran soal di masa mendatang.

Meski mengumumkan berbagai langkah tersebut, Modi tidak menyinggung secara langsung pengunduran diri Dharmendra Pradhan dalam pernyataan publiknya.

Skandal NEET Picu Krisis Kepercayaan

Skandal kebocoran soal NEET berdampak luas terhadap sistem pendidikan India. Menurut sejumlah laporan, lebih dari 10 juta siswa terdampak oleh polemik tersebut.

The Indian Express melaporkan hasil ujian NEET yang digelar pada Mei 2026 akhirnya dibatalkan. Kasus itu memicu keresahan publik, bahkan dua siswa dilaporkan meninggal karena bunuh diri setelah skandal mencuat.

Krisis tersebut berkembang dari persoalan teknis penyelenggaraan ujian menjadi isu kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan nasional. Karena itu, reformasi yang diumumkan pemerintah tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku kebocoran, tetapi juga pada pembenahan tata kelola agar proses seleksi dinilai lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah Penuhi Sejumlah Tuntutan Demonstran

Gerakan Cockroach Janta Party akhirnya menghentikan aksi demonstrasi setelah pemerintah memenuhi beberapa tuntutan utama.

Selain membentuk panel reformasi, pemerintah menyetujui pencabutan perkara hukum terhadap para demonstran dan berkomitmen memberikan kompensasi kepada keluarga siswa yang meninggal setelah kasus kebocoran soal mencuat.

Pemerintah juga memastikan pembahasan regulasi baru mengenai kebocoran soal ujian segera dimulai di parlemen. Aturan tersebut diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus memberikan efek jera melalui sanksi yang lebih berat bagi pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan ujian.