Defisit APBN Tembus Rp180,4 Triliun, Mengapa Pemerintah Tetap Yakin Kondisinya Aman?
AkalMerdeka.id – Defisit APBN hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp180,4 triliun atau setara 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melonjak 763,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp20,9 triliun. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi fiskal masih terkendali karena penerimaan negara tumbuh kuat dan keseimbangan primer kembali mencatat surplus.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tetap berada dalam kondisi aman. Menurutnya, perbaikan penerimaan pajak dan kepabeanan menjadi faktor utama yang menjaga kesehatan fiskal pemerintah di tengah kenaikan belanja negara.
Defisit APBN Naik Tajam hingga Mei 2026
Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan negara hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp1.185 triliun. Angka tersebut tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun, pada saat yang sama belanja negara meningkat lebih cepat. Realisasi belanja mencapai Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen secara tahunan. Selisih antara pendapatan dan belanja inilah yang membentuk defisit APBN sebesar Rp180,4 triliun.
“Jadi APBN kita amat aman. Yang jelas, bisa kami kendalikan karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Mengapa Defisit Besar Belum Dianggap Mengkhawatirkan?
Bagi sebagian masyarakat, angka defisit yang melonjak lebih dari tujuh kali lipat bisa terlihat mengkhawatirkan. Namun, dalam pengelolaan fiskal, besar kecilnya defisit tidak bisa dilihat secara terpisah.
Ada beberapa indikator yang menjadi perhatian pemerintah:
- Penerimaan negara masih tumbuh dua digit.
- Pajak meningkat 22,1 persen menjadi Rp 834,4 triliun.
- Penerimaan kepabeanan dan cukai kembali tumbuh positif sebesar 0,7 persen.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik 19,9 persen menjadi Rp226,4 triliun.
- Keseimbangan primer kembali mencatat surplus.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan negara masih berkembang sehingga pemerintah memiliki ruang untuk membiayai program dan belanja prioritas.
Pajak dan Bea Cukai Jadi Penopang Utama
Pertumbuhan penerimaan pajak menjadi salah satu sinyal positif dalam laporan APBN Mei 2026. Realisasinya mencapai Rp834,4 triliun, meningkat signifikan dibandingkan Rp683,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga mulai menunjukkan pemulihan. Setelah mengalami kontraksi sepanjang kuartal pertama 2026, sektor ini kembali tumbuh positif dengan realisasi Rp123,8 triliun.
Perbaikan tersebut memberi sinyal bahwa aktivitas perdagangan dan konsumsi masih mampu menopang penerimaan negara.
Surplus Keseimbangan Primer Jadi Sinyal Penting
Selain pertumbuhan penerimaan, indikator lain yang mendapat perhatian adalah keseimbangan primer yang mencatat surplus Rp58,6 triliun.
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Ketika indikator ini surplus, pemerintah dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban fiskalnya.
Artinya, pada Mei 2026 pemerintah tidak perlu menerbitkan utang baru hanya untuk membayar kewajiban rutin maupun bunga utang yang jatuh tempo.
Apa Dampaknya ke Depan?
Dalam jangka pendek, kenaikan belanja negara berpotensi menjaga aktivitas ekonomi karena dana pemerintah mengalir lebih cepat ke berbagai program dan proyek.
Dalam jangka panjang, perhatian utama tetap berada pada kemampuan penerimaan negara untuk terus tumbuh dan menjaga keseimbangan fiskal. Jika tren kenaikan pajak, bea cukai, dan PNBP berlanjut, ruang pemerintah untuk mengelola defisit akan tetap terjaga.
Karena itu, meskipun defisit APBN hingga Mei 2026 meningkat tajam dibandingkan tahun lalu, pemerintah melihat fondasi fiskal masih cukup kuat. Ukuran utamanya bukan hanya besarnya defisit, tetapi juga kemampuan negara menghasilkan pendapatan dan menjaga kewajiban keuangannya secara berkelanjutan.
