Rekor Terburuk Rupiah: Analisis Kegagalan Asumsi Makro di Level 17.500
akalmerdeka.id — Nilai tukar rupiah secara tragis mencetak rekor terendah sepanjang sejarah modern Indonesia dengan menyentuh level intraday Rp 17.519 per dolar AS pada perdagangan Selasa, 12 Mei 2026.
Penurunan tajam sebesar 0,54 persen dalam sehari ini menandai jebolnya benteng psikologis Rp 17.500, yang dipicu oleh kegagalan diplomasi Amerika Serikat-Iran serta ancaman blokade Selat Hormuz.
Realitas pasar saat ini meleset jauh dari asumsi kurs APBN 2026 yang dipatok pada angka Rp 16.500, menciptakan selisih beban fiskal lebih dari Rp 1.000 per dolar bagi kas negara.
Kondisi ekonomi nasional saat ini digambarkan sebagai “perfect storm” atau badai sempurna, di mana faktor musiman domestik bertemu dengan volatilitas geopolitik global yang ekstrem.
Akademisi FEB UGM, Rijadh Djatu Winardi, menilai pelemahan ini merupakan akumulasi tekanan yang terjadi bersamaan, mulai dari permintaan dolar untuk haji hingga repatriasi dividen korporasi.
“Pelemahan rupiah saat ini merupakan hasil dari akumulasi berbagai tekanan yang terjadi secara bersamaan. Meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap ruang fiskal turut mendorong naiknya risiko,” ujar Rijadh pada Selasa, 12 Mei 2026.
Meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal pertama mencapai 5,61 persen, nalar pasar tetap bereaksi negatif akibat ketidakpastian pasokan energi global dan penguatan indeks dolar ke level 98,10.
Bank Indonesia melakukan langkah non-konvensional dengan melakukan intervensi pasar secara simultan di pusat keuangan dunia guna meredam laju depresiasi yang melanda seluruh kawasan Asia.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas nilai tukar tetap terjaga di tengah kondisi pasar yang sedang tidak rasional.
“Hong Kong kami intervensi, Singapura kami intervensi, London kami intervensi, New York kami intervensi. Itu namanya bukan business as usual, itu all out,” tegas Perry dalam keterangannya.
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, mengingatkan bahwa tekanan juga berasal dari isu transparansi pasar yang disoroti MSCI, yang berpotensi memicu keluarnya dana asing lebih masif.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini bersiap mengaktifkan Bond Stabilization Fund guna menahan lonjakan yield obligasi yang dapat memperburuk persepsi risiko investasi di mata global.
Fenomena ini menjadi pengingat penting bagi otoritas fiskal untuk lebih realistis dalam menetapkan asumsi makro di tengah tatanan dunia yang semakin tidak terprediksi dan penuh gejolak. ***
