Konflik Pakistan-Afghanistan: Analisis Perang Terbuka di Garis Durand

akalmerdeka.id — Eskalasi geopolitik di Asia Selatan mencapai titik kritis setelah Pakistan mendeklarasikan status perang terbuka terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan pada Jumat (27/2/2026). Deklarasi ini menyusul laporan ledakan di Kabul dan pertempuran bersenjata yang terus berkecamuk di sepanjang Garis Durand, wilayah perbatasan yang telah lama menjadi sengketa antara kedua negara.

Langkah drastis Islamabad ini didorong oleh persepsi ancaman keamanan nasional yang kian meningkat. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menuduh rezim Taliban di Kabul bertanggung jawab atas terorisme dan instabilitas di dalam negeri Pakistan yang gagal diredam melalui jalur diplomasi.

Kegagalan Diplomasi dan Eskalasi Militer

Pemerintah Pakistan mengeklaim telah menempuh segala upaya diplomatik, baik secara langsung maupun melalui negara sahabat, sebelum akhirnya memutuskan mengambil tindakan militer tegas. “Hari ini, ketika upaya dilakukan untuk menargetkan Pakistan dengan agresi, dengan rahmat Tuhan, angkatan bersenjata kita memberikan respons yang tegas,” ungkap Khawaja Asif dalam pernyataannya.

Klaim militer kedua belah pihak menunjukkan angka yang kontradiktif dan belum terverifikasi secara independen. Pakistan menyatakan menewaskan 133 pejuang Taliban, sementara pihak Afghanistan melalui juru bicara Zabihullah Mujahid menyatakan serangan mereka adalah balasan atas invasi udara Pakistan di Kandahar dan Paktika awal pekan ini.

Tekanan Internasional dan Tawaran Mediasi

Komunitas global, termasuk PBB, China, Rusia, dan Iran, secara serentak mendesak adanya deeskalasi segera. Beijing menyatakan kesediaannya memainkan peran konstruktif, sementara Teheran mengingatkan pentingnya menahan diri di tengah bulan suci Ramadan untuk menjaga solidaritas kawasan.

Situasi di perbatasan tetap tegang dengan laporan pertempuran yang masih berlangsung di beberapa titik strategis. Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai mendesak Pakistan untuk memperbaiki kebijakan internalnya sendiri daripada mengekspor kekerasan, menekankan bahwa stabilitas kawasan hanya bisa dicapai melalui hubungan bertetangga yang beradab dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. ***