Board of Peace dan Ambisi Amerika Atas Gaza
akalmerdeka.id – Amerika melalui Board of Peace yang digagas Presiden Donald Trump tidak hanya menawarkan rekonstruksi Gaza, tetapi juga memperluas mandat lembaga itu hingga penyelesaian konflik global. Perluasan ini memunculkan pertanyaan rasional: apakah Board of Peace sekadar instrumen perdamaian, atau bagian dari reposisi peran Amerika dalam tata kelola konflik internasional?
Awalnya, Board of Peace dirancang mengawasi pemerintahan transisi Gaza melalui Komite Nasional Administrasi Gaza. Fokusnya jelas, yakni stabilisasi pascagencatan senjata dan pengelolaan rekonstruksi.
Namun dalam piagam resminya, ruang lingkup lembaga tersebut meluas. Ia tidak lagi terbatas pada Gaza. Mandatnya mencakup penyelesaian konflik global. Perubahan ini terjadi ketika Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah mengadopsi Resolusi Nomor 2803 Tahun 2025 yang mendukung rencana perdamaian Gaza.
Perluasan Mandat dan Implikasi Institusional
Secara faktual, data Uppsala Conflict Data Program 2025 mencatat terdapat 56 hingga 61 konflik bersenjata berbasis negara di dunia. Dengan cakupan seluas itu, Board of Peace berpotensi memasuki ranah yang selama ini menjadi domain utama PBB.
Dalam konteks tersebut, perluasan mandat bukan sekadar detail administratif. Ia berimplikasi pada arsitektur tata kelola perdamaian global. Apalagi model partisipasi mensyaratkan kontribusi dana signifikan dari negara anggota.
Amerika mengklaim telah menghimpun komitmen dana miliaran dolar AS untuk Gaza. Skema ini memperlihatkan pendekatan berbasis pendanaan dan koalisi negara, bukan mekanisme universal seperti di PBB.
Ambisi Strategis atau Jalur Alternatif?
Peluncuran Board of Peace di Davos menegaskan ambisi diplomasi baru Washington. Sebanyak 19 dari 36 negara undangan menandatangani piagam. Sejumlah negara Timur Tengah bergabung. Sebagian negara Eropa memilih tetap pada jalur PBB.
Respons yang terbelah menunjukkan bahwa Board of Peace dipersepsikan berbeda. Bagi sebagian negara, ia menjadi jalur diplomasi tambahan. Bagi yang lain, ia memunculkan kekhawatiran dominasi Amerika dalam pengambilan keputusan internasional.
Di sisi lain, Hamas menolak membahas masa depan Gaza sebelum agresi dihentikan. Israel menuntut demiliterisasi sebelum rekonstruksi. Dalam realitas ini, Board of Peace berada di tengah tarik-menarik kepentingan.
Pertanyaan kuncinya tetap rasional: apakah perluasan mandat ini memperkuat efektivitas penyelesaian konflik, atau justru menggeser keseimbangan institusional global? Amerika mendorongnya sebagai solusi praktis. Namun dampak strukturalnya terhadap sistem multilateral masih menjadi perdebatan terbuka.
