Kaleidoskop MBG: Evaluasi Negara atas Program Gizi Massal
akalmerdeka.id — Pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 1–7 Januari 2026. Keputusan ini diumumkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari evaluasi teknis dan penataan ulang sistem distribusi serta keamanan pangan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan jeda diperlukan untuk konsolidasi dapur layanan, penguatan sistem distribusi, penataan sumber daya manusia, dan peningkatan standar keamanan pangan. Pernyataan resmi tersebut dirilis pada 27 Desember 2025.
BGN menegaskan penghentian bersifat sementara dan tidak membatalkan program. Distribusi akan kembali berjalan mulai 8 Januari 2026. Intervensi gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap dilanjutkan karena terkait periode krusial tumbuh kembang anak.
Secara kronologis, MBG berakar pada pembahasan anggaran pertengahan 2024. Pada 24 Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alokasi sekitar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 sebagai pendanaan awal MBG. Pemerintah menekankan pelaksanaan bertahap dan kehati-hatian fiskal.
Agustus 2024, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden. Lembaga ini diberi mandat perumusan kebijakan gizi hingga pengawasan distribusi MBG. Pembentukan BGN menandai peralihan MBG dari rencana kebijakan menjadi kewajiban administratif negara.
Implementasi dimulai 6 Januari 2025. Ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi beroperasi di berbagai wilayah. Sepanjang semester pertama 2025, cakupan penerima meningkat pesat dengan penyerapan anggaran signifikan.
Namun, evaluasi lapangan menunjukkan variasi kapasitas antar daerah. Perbedaan kualitas dapur dan pengawasan memunculkan risiko. Pada paruh kedua 2025, sejumlah kasus keracunan makanan dilaporkan, memicu desakan evaluasi menyeluruh dari publik.
Menjelang akhir 2025, pemerintah mencatat realisasi anggaran MBG telah melampaui Rp50 triliun. Data tersebut menunjukkan skala program yang besar sekaligus tantangan pengendaliannya.
Penghentian sementara awal 2026 diposisikan sebagai langkah korektif. Pemerintah menilai keseimbangan antara kecepatan implementasi dan jaminan keamanan pangan menjadi prasyarat keberlanjutan program.***
