Koreksi Prosedur di Tebuireng Ubah Arah Konflik PBNU

akalmerdeka.id — Forum Mustasyar dan kiai sepuh NU yang bersidang di Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), menyimpulkan bahwa pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai ketentuan AD/ART. Namun, forum tetap meminta ketua umum memberikan klarifikasi atas dugaan kesalahan yang sebelumnya disebut Syuriyah.

Analisis Konflik: Prosedur Dipersoalkan, Legitimasi Jadi Taruhannya

Krisis bermula saat Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 mendesak Gus Yahya mundur. Surat Edaran PBNU bertanggal 26 November 2025 kemudian menyatakan pencabutan wewenangnya. Gus Yahya membantah. “Saya tidak diberi kesempatan klarifikasi, dan itu di luar kewenangan rapat,” ucapnya, Sabtu (6/12).

Pertemuan Tebuireng, diprakarsai KH Abdul Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid, mengoreksi proses tersebut. Juru bicara forum, HM Abdul Muid Lirboyo, menegaskan empat butir sikap: pemakzulan tidak sesuai AD/ART; klarifikasi tetap wajib; Pleno 9–10 Desember diminta ditunda; penyelesaian harus melalui mekanisme jam’iyah.

Implikasi Organisasi: Dualisme Mengintai

Sikap ini menguatkan legitimasi Gus Yahya, tetapi mewajibkan klarifikasi formal. Sebaliknya, Rais Aam KH Miftachul Akhyar—yang pada 29 November menegaskan pencabutan wewenang ketua umum—dipandang perlu meninjau ulang langkah organisasi karena dinilai berpotensi memperdalam konflik internal.

Jika Syuriyah tetap menggelar pleno dan menetapkan penjabat ketua umum, PBNU berisiko masuk fase dual leadership. Jika pleno ditunda, jalur islah terbuka lebih luas.

Dinamika Kultural: Dorongan Islah Semakin Kuat

KH Umar Wahid menggambarkan NU sebagai “pasien di IGD”—situasi kritis yang butuh penanganan segera. Peneliti politik BRIN, Lili Romli, mengingatkan dampak jangka panjang. “Konflik seperti ini jangan berlarut. Opsi terbaik adalah islah atau percepatan Muktamar,” kata Lili.

Momentum Tebuireng menjadi koreksi teknokratis sekaligus penegasan bahwa organisasi sebesar NU wajib kembali ke prosedur. ***