Strategi De-Dolarisasi: QRIS Indonesia Resmi Ekspansi ke China
akalmerdeka.id — Bank Indonesia melakukan lompatan intelektual dalam arsitektur sistem pembayaran global dengan meluncurkan soft launching QRIS antarnegara di China pada Kamis, 30 April 2026. Integrasi ini merupakan implementasi nyata dari kerangka Kerja Transaksi Mata Uang Lokal (LCT) yang bertujuan memperkuat stabilitas nilai tukar dengan memangkas dependensi terhadap mata uang dolar Amerika Serikat.
Sistem ini memungkinkan interoperabilitas antara 24 penyelenggara pembayaran Indonesia dengan 19 institusi finansial di China melalui mekanisme penyelesaian langsung rupiah-yuan. Dengan demikian, setiap transaksi ritel tidak lagi memerlukan konversi ke mata uang pihak ketiga, yang secara teknis meningkatkan efisiensi biaya dan mengurangi risiko volatilitas nilai tukar bagi kedua negara.
Langkah strategis ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan upaya mendalam untuk mendorong sistem moneter global yang lebih multipolar dan berimbang. Kepala Ekonom Asia-Pasifik Natixis, Alicia Garcia-Herrero, menilai bahwa bagi Beijing, kerja sama ini merupakan instrumen krusial dalam memperluas penggunaan yuan di kawasan ASEAN sekaligus memperkuat otonomi keuangan mitra dagang utamanya.
“Melalui Kerangka Kerja Transaksi Mata Uang Lokal, kami ingin meningkatkan efisiensi, mengurangi ketergantungan pada mata uang pihak ketiga, serta memperkuat ketahanan sistem keuangan kami,” tegas Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta (30/04/2026).
Meskipun progresif, data masa uji coba menunjukkan ketimpangan signifikan di mana transaksi inbound dari warga China ke Indonesia mencapai Rp556 miliar, berbanding terbalik dengan outbound WNI di China yang hanya Rp6,4 miliar. Rasio yang tidak seimbang ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi saat ini masih didominasi oleh aliran masuk modal ritel dari turis asing ke pasar domestik.
“Pencapaian penting ini mencerminkan kolaborasi yang kuat dan terus berkembang antara Bank Indonesia dan bank sentral China dalam memperkuat konektivitas keuangan,” tambah Filianingsih Hendarta dalam sesi peluncuran resmi di Jakarta (30/04/2026).
Indonesia harus mewaspadai potensi lahirnya ketergantungan baru terhadap ekosistem digital China seiring dengan integrasi sistem yang semakin mendalam. Penggunaan infrastruktur pembayaran luar negeri seperti Alipay dan UnionPay menuntut pengawasan ketat terhadap kedaulatan data nasional agar efisiensi transaksi tidak mengorbankan privasi dan kendali otoritas moneter dalam jangka panjang.
Grand launching yang dijadwalkan berlangsung di Shanghai pada Juni 2026 menjadi momentum krusial untuk memastikan platform besar seperti WeChat Pay ikut terintegrasi. Kehadiran ekosistem digital yang lengkap akan menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam mengoptimalkan potensi ekonomi digital yang diprediksi tumbuh melampaui 30 persen pada tahun ini. ***
