Rasionalisasi Anggaran Mitigasi: DPR Desak Pemerintah Siapkan Cadangan Air Tanah

akalmerdeka.id – Parlemen mulai menyoroti urgensi rasionalisasi anggaran mitigasi bencana menyusul proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait anomali cuaca tahun ini. Prediksi kemunculan El Nino yang memicu musim kemarau lebih awal dan lebih panjang menuntut kesiapan infrastruktur air yang lebih substansial. Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terjebak dalam pola respons darurat, melainkan harus fokus pada penguatan cadangan air tanah secara permanen.

Menurut data BMKG, awal musim kemarau di 325 Zona Musim atau 46,5 persen wilayah Indonesia diprediksi maju dari jadwal normalnya. Fenomena ini dipicu oleh berakhirnya La Nina yang segera beralih menuju fase El Nino pada semester kedua 2026. Sudjatmiko menilai, peringatan dini ini harus menjadi dasar bagi kementerian terkait untuk merealokasi anggaran pada program-program konservasi air yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat terdampak.

Mitigasi Struktural dan Kesiapan Infrastruktur

DPR mendesak pemerintah untuk memperluas pembangunan sumur resapan di kawasan hunian, lahan pertanian, hingga kawasan hutan. Langkah ini dianggap lebih rasional secara ekologis dan ekonomis dibandingkan sekadar mengandalkan distribusi bantuan air bersih saat kekeringan terjadi. Sudjatmiko menjelaskan bahwa menjaga debit air di permukaan tanah melalui reboisasi dan pembangunan embung sebanyak mungkin adalah kunci untuk menampung sisa air hujan agar tidak terbuang sia-sia ke laut.

“Manajemen risiko atas dampak kemarau saya kira harus disiapkan jauh hari, apalagi di daerah yang memang sensitif terhadap perubahan iklim,” ujar Sudjatmiko. Ia menekankan bahwa pembangunan waduk dan revitalisasi jaringan irigasi harus dipastikan selesai sebelum puncak musim kemarau pada Agustus mendatang. Koordinasi lintas sektoral perlu diperketat agar infrastruktur yang ada benar-benar siap menampung air dan mendistribusikannya secara adil saat krisis mulai melanda.

Efek Domino pada Sektor Energi dan Pangan

Ketidakpastian iklim akibat transisi menuju El Nino berpotensi memberikan tekanan besar pada operasional PLTA dan produktivitas pangan nasional. BMKG memproyeksikan 64,5 persen wilayah akan menghadapi sifat kemarau yang berada di bawah normal atau lebih gersang. Jika cadangan air tanah tidak dikelola dengan sistematis, imbasnya akan langsung terasa pada penurunan debit air untuk kebutuhan domestik dan energi, yang pada akhirnya memicu biaya sosial yang lebih tinggi.

DPR menyarankan agar sistem peringatan dini dari BMKG segera diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di lapangan oleh pemerintah daerah. Penguatan sektor sumber daya air melalui perbaikan jaringan distribusi air bersih di wilayah rawan kekeringan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Tanpa langkah mitigasi yang terencana dan anggaran yang terarah, potensi kemarau panjang tahun ini dikhawatirkan akan berkembang menjadi krisis multidimensi yang merugikan stabilitas ekonomi masyarakat bawah.